KORANBOGOR.com , BOGOR – Setelah melakukan perjalanan dari Kabupaten Sukabumi, Rieke Diah Pitaloka (RDP) menuju ke Kabupaten Cianjur tepatnya daerah Cianjur Selatan, Minggu.
Tempat pertama yang dikunjungi RDP adalah Kecamatan Takokak yang merupakan wilayah penghasil teh hijau dan selanjutnya ke Pelabuhan Jayanti, Kecamatan Cidaun.
Seperti dalam setiap kunjungannya ke berbagai daerah, RDP menerima keluhan-keluhan yang disampaikan masyarakat.
Nining, penjual pakaian mengatakan keinginannya dapat menikmati jalan yang bagus dari Limbangan, Kecamatan Kertajadi ke Jayanti.
Penjual tembakau asal Garut, Aja, juga mengeluhkan hal yang sama tatkala harus melakukan perjalanan dari Cisewu Garut ke Jayanti. “Butuh dua jam perjalanan dengan mengendarai motor,” ujarnya.
Keluhan lainnya diungkapkan seorang nelayan, Udai yang meminta perhatian pemerintah terkait pembangunan sandaran kapal di Jayanti.
“Perahu-perahu kecil kami mudah berlubang karena tidak adanya sandaran kapal dan kami menginginkan pelabuhan besar karena ada 700 kapal kecil disini,” ujarnya.
Ketika RDP bertanya mengenai distribusi hasil tangkapan, Udai mengatakan selama ini nelayan menjual lobster dan ikan layur ke pengepul. “Ikan layur di ekspor ke Korea sedangkan lobster ke Hongkong,” jelasnya.
“Kami tidak memiliki koperasi sehingga nelayan langsung menjual ke pengepul dan harapannya koperasi yang sempat ada dapat kembali dibentuk,” ujarnya.
Sementara itu, warga Kampung Margaluyu, Cidaun, Kobul mengeluhkan besarnya jumlah pengangguran di desanya.
“Sepertinya pemerintah tidak peduli dengan keadaan di masyarakat sehingga pengangguran banyak karena tingkat pendidikannya-pun rendah,” jelasnya.
Menanggapi keluhan warga, RDP mengatakan jika melihat potensi alam, geografis dan potensi penduduk sudah semesrinya jika daerah Cianjur Selatan menjadi kabupaten tersendiri.
“Potensi yang besar namun sangat minim perhatian sehingga jika dibiarkan terus menerus maka tingkat pendidikan, kesejateraan dan kesehatan akan semakin terpuruk,” katanya.
Terkait dengan pembangunan pelabuhan di Jayanti, RDP menegaskan hal ini wajib direalisasikan karena hasil tangkapan seperti layur dan lobster sudah diekspor.
“Potensi sudah ada dan sudah seharusnya anggaran Rp80 miliar pembangunan Pelabuhan Jayanti dikucurkan terlebih sudah dianggarkan sejak 2007,” katanya.
“Pembenahan pelabuhan, sistem tata niaga ikan dan peralatan bagi para nelayan juga menjadi prioritas utama untuk pengembangan wilayah wisata ini, ” terang Rieke.
Untuk kesejahteraan rakyat, tambah Rieke, pembangunan sekolah, badan latihan kerja (BLK) dan puskesmas harus menjadi keharusan di setiap wilayah.
Sehingga diharapkan dapat menekan jumlah pengangguran dan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Cianjur Selatan.
