Banjir di Jakarta (dan wilayah lainnya di Indonesia), selalu terjadi disetiap musim penghujan. Ketika curah hujan makin meningkat, ditambah dengan permukaan air laut meningkat (dampak perubahan iklim) maka wilayah yang terkena banjir juga semakin meluas.
DKI Jakarta adalah cerminan ‘wajah’ Indonesia. Artinya, selain melumpuhkan perekonomian (trilyunan rupah lenyap akibat tersendatnya kegiatan ekonomi), menyengsarakan ribuan keluarga (harus mengungsi), mandeknya kegiatan belajar-mengajar (sekolah/rumah/jalan menuju sekolah tertutup banjir), wabah penyakit (flu, DB, disentri, dll), banjir di Jakarta yang semakin menghebat setiap tahun, menurunkan citra Indonesia di mata internasional.
Penanggulangan masalah banjir Jakarta harus dilakukan segera secara simultan, mulai dari hilir hingga hulu. Di wilayah hilir pemerintah DKI tengah mempersiapkan sistem drainage kota. Namun tanpa perbaikan di wilayah hulu (wilayah Jabar/Banten) banjir kiriman akan terus menghantui dan mengancam warga Jakarta.
Karenanya, tidak ada alternatif lain, Jawa Barat perlu memprioritaskan merehabilitasi kelima DAS di Jawa Barat yang kondisinya semakin parah dan semakin meprihatinkan. Ribuan villa dan perumahan mewah dan/atau peristirahatan di kawasan Ciawi, Puncak, Cipanas, yang sebagian (sangat) besar pemiliknya warga Jakarta, yang dibangun tanpa acuan RTN/RTW telah memperparah rusaknya wilayah hulu sebagai daerah resapan air (akuifer).
Akibat ketidakberdayaan pemerintah daerah Jawa Barat dalam menghadapi kekuatan ‘orang pusat’ menyebabkan upaya membendung tekanan pembangunan tidak pernah berhasil. Hal yang sudah berlangsung berpuluh tahun sejak era Orde Baru.
Mulai hari ini dan ke depan, pemerintah Jakarta dan Jawa Barat, dengan dukungan penuh pemeritah pusat secara bersama perlu menertibkan kawasan Ciawi, Puncak, Cipanas, agar kembali berfungsi sebagai daerah resapan air/akuifer.
Bandung, 16 Januari 2013.
Rieke Diah Pitaloka
Calon Gubernur Jawa Barat.
