Bandung - Cagub Jabar Rieke Diah Pitaloka menyindir Pemprov Jabar yang tidak bisa mengatasi persoalan melambungnya harga daging sapi dalam beberapa bulan terakhir.
"Pemprov dalam kondisi seperti ini selama berbulan-bulan tidak ada gerakan, tidak ada terobosan. Jatim, Jateng bisa mengatasi persoalan ini, kenapa Jabar tidak bisa," kata Rieke usai audiensi dengan Asosiasi Pengusaha Daging dan Sapi Potong Indonesia (Apdasi) Jabar, Jalan Mutumanikam, Jumat (1/2/2013).
Ia mengaku heran dengan kondisi tersebut. Apalagi ia melihat pemprov kalang-kabut dengan kondisi yang ada. "Padahal pedet (anak sapi) yang dibesarkan di Jateng dan Jatim itu berasal dari Jabar," cetusnya.
Masalah sapi, menurutnya bukan masalah untung rugi pengusaha sapi, baik peternak maupun pedagang. Tapi ada hal yang jauh lebih penting.
"Ada sekitar 1,2 juta tenaga kerja yang mendapatkan imbas dari persoalan ini," ucapnya. 1,2 juta orang lebih itu terdiri dari peternak, bandar, hingga pedagang.
"Bayangkan kalau jumlah itu dikali dua atau lima yang terdiri dari istri dan anak mereka, berapa yang kena dampak? Belum lagi para pedagang sate, pedagang baso, dan lain-lain," jelas Rieke.
Tidak adanya perda tentang tata niaga sapi di Jabar juga jadi sorotan Rieke. "Makanya kalau saya jadi gubernur, perda tentang tata niaga, distribusi, dan pengawasan sapi itu yang pertama kali akan saya lakukan (buat - red)," janji Rieke.
Untuk mengatasi persoalan ini, Rieke meminta pemprov melakukan pengawasan dan segera mencari solusi agar harga daging sapi tidak terus melambung.
Selain pemprov, Rieke juga meminta pemerintah pusat mempertimbangkankan kebijakan impor sapi. Menurutnya, kalaupun diperlukan daging sapi impor, yang paling ideal bukan mengimpor dagingnya.
"Ok impor, tapi dalam bentuk sapi, bukan daging. Sehingga orang-orang yang hidup dalam bisnis ini bisa hidup," tandas Rieke.
