SURYA Online, SURABAYA - Aliansi Masyarakat Peduli Jawa Timur (AMPJ) mengancam akan melaporkan KPU ke Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Jatim terkait sikap dan pernyataan Ketua KPU Andry Dewanto Ahmad
Komandan AMPJ Ismail Marzuki mengatakan, pihaknya sangat menyayangkan pernyataan Andry ketika menanggapi sikap dualisme dukungan dua partai nonparlemen, yakni Partai Kedaulatan (PK) dan Partai Persatuan Nahdlatul Ummah (PPNUI) dalam Pilgub Jatim.
Pernyataan yang disampaikan, menurut Ismail, menunjukkan KPU tidak netral dan profesional dalam menjalankan tugasnya.
“Makanya menyikapi pernyataan tendensius tersebut, tidak menutup kemungkinan akan kami bawa dengan melaporkannya ke Bawaslu," ujarnya kepada SURYA Online, Rabu (19/6/2013).
Sebelumnya, beberapa waktu lalu, Ketua KPU Jatim Andry Dewanto menyatakan, bahwa atas nama pribadi dirinya dapat dibenarkan kalau susunan kepengurusan DPP ditanda tangani ketua umum dan wakil sekretaris jenderal, sepanjang hal itu tidak dilarang oleh AD/ART partai tersebut.
Pernyataan tersebut, mengomentari SK perubahan susunan kepengurusan DPP PPNUI yang diserahkan pada masa perbaikan.
Sebelum KPU memutus, lembaga penyelenggara Pemilukada itu terlebih dahulu akan melakukan klarifikasi dan verifikasi berkas yang ada bersama Bawaslu.
"Secara pribadi, saya ingin semua pasangan calon lolos termasuk pasangan dari jalur perseorangan Eggi-Sihat, agar rakyat punya banyak pilihan. Dengan begitu, Pilkada Jatim menjadi menarik. Tapi semua tentu tidak bisa keluar dari norma yang ada," tegas Andry.
Menurut Ismail, meski yang disampaikan Andry adalah pendapat pribadi, namun tetap tidak dibenarkan karena isi pernyataannya sudah menyangkut materi dalam sidang pleno KPU untuk menentukan lolos tidaknya bakal pasangan Cagub-cawagub tertentu.
“Mestinya komisioner di KPU Jatim dapat menyikapi berbagai persoalan yang ada dengan proporsional dan tidak menyimpang dari aturan yang ada,” tandasnya.
