Bekasi - Calon Gubernur Jawa Barat, Rieke Diah Pitaloka, berharap Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperhatikan masalah daftar pemilih tetap (DPT) yang kerap menjadi masalah dalam setiap perhelatan Pilkada.
Hal itu disampaikan Rieke mengomentari kisruh DPT yang terjadi pada Pilkada Kota Bekasi 16 Desember 2012 lalu.
"Pada Pilkada Kota Bekasi, banyak warga yang tidak bisa memilih karena tidak terdaftar di DPT. Kalaupun terdaftar di DPT tidak mendapat surat undangan memilih," kata Rieke saat kunjungannya ke Kota Bekasi beberapa waktu lalu.
Rieke berharap, KPU Jawa Barat segera melakukan validasi dan pemutakhiran data pemilih, khususnya di wilayah Kota Bekasi. Pemeran Oneng dalam Sitkom Bajaj Bajuri itu juga mengimbau warga Jawa Barat untuk aktif mengecek namanya di DPS dan DPT, apakah sudah terdaftar atau tidak.
"Kami tidak ingin, kasus Pilkada Kota Bekasi terulang di Pilkada Jawa Barat," tegas Rieke.
Menurutnya, setiap warga negara berhak mendapat hak pilihnya dalam Pilkada. Jika hak tersebut dihilangkan secara sengaja maka merupakan bentuk kejahatan.
"Menghilangkan hak pilih warga negara adalah sebuah kejahatan. Untuk itu mari kita sama-sama awasi," pungkas Rieke yang maju berpasangan dengan Teten Masduki dan diusung PDI Perjuangan pada Pilkada Jabar 2013 mendatang. (BR 1).
