Bandung, Wartakotalive.com
Pemilihan Gubenur Jawa Barat belum dimulai, protes terhadap kegiatan pada calon gubernur mulai muncul. Pemilihan gubernur rencananya akan digelar Februari 2013.
Tim pemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Rieke Diah Pitaloka-Teten Masduki protes terhadap calon gubernur petahana Ahmad Heryawan terkait pertemuan antara Ahmad Heryawan dan 320 kepala desa di Kabupaten Cirebon.
"Kami protes atas pertemuan itu dalam acara Silaturahmi Kuwu (kepala desa) se-Kabupaten Cirebon yang berlangsung di Desa Semplo Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, Rabu (26/12)," kata Abdy Yuhana, Juru Bicara yang juga Sekretaris Tim Pemenangan Rieke Diah Pitaloka-Teten Masduki, di Bandung, Kamis (27/12), seperti dikutip Antara.
Mereka menilai Ahmad Heryawan melanggar kesepakatan bersama soal sosialisasi para calon gubernur dan wakil gubernur Jabar selama masa jeda 47 hari atau sebelum masa kampanye pemilihan Gubernur Jawa Barat 2013. Kesepakatan itu dibuat antara para calon dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat. Meskipun kesepakatan itu masih bersifat lisan.
Kesepakatan itu agar masa jeda sebelum waktu kampanye bisa diisi sosialisasi, namun tidak dengan mengajak lebih dari 10 orang. Kegiatan sosialisasi itu juga tidak boleh disertai dengan ajakan memilih. "Memang petahana punya fasilitas, punya wewenang anggaran. Tetapi, pemilihan gubernur akhirnya tercederai oleh hal-hal seperti ini," kata Abdy.
Abdy mengatakan, pihaknya sudah menyampaikan protes terhadap Ahmad Heryawan ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Jawa Barat secara lisan dan laporan tertulis diserahkan kemarin.
Membantah
Sementara itu, Ketua Tim Pemenangan Ahmad Heryawan-Deddy Mizwar, Imam Budi, membantah kalau pertemuan Gubernur Jawa Barat dengan 320 kepala desa (kuwu) di Kabupaten Cirebon merupakan pelanggaran kampanye. "Kedatangan gubernur untuk memenuhi undangan para kepala Desa di Cirebon. Jadi salah kalau ada yang mengatakan gubernur mengundang kepala desa," katanya.
Selain itu, kata Imam, Ahmad Heryawan (Aher) tidak pernah mengajak para kuwu tersebut untuk memilih pasangan nomor calon gubernur Jawa Barat dengan nomor urut empat itu.
"Saya sudah konfirmasi langsung ke beliau, dan beliau mengatakan sama sekali tidak pernah mengajak kepala desa untuk memilihnya. Mungkin kalau kepala desa yang spontan memberikan dukungan sih bisa saja. Jadi bukan beliau yang meminta dukungan," kata Imam.
Dengan adanya pengaduan ke Panwaslu, menurut Imam, laporan tersebut merupakan hal yang biasa dan wajar. "Itu hak mereka untuk melaporkan. Dan kalau kami dipanggil oleh Panwaslu, kami dan Pak Heryawan akan datang memenuhi panggilan itu," katanya.
Didatangi KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangi Sekretariat KPU Jawa Barat, di Kota Bandung, untuk menyampaikan penjelaskan tentang mekanisme pemeriksaan harta kekayaan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat periode 2013.
Kedatangan dua petugas KPK tersebut diterima oleh Teppy Dharmawan, Sekretaris KPU Jawa Barat, dan langsung menggelar rapat secara tertutup.
Menurut Adelynsyah Nasution, salah seorang anggota KPK, kedatangan KPK ke KPU Jawa Barat adalah untuk menyampaikan tentang mekanisme pemeriksaan yang akan dilakukan lima pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat.
"Salah satunya adalah kami akan melakukan pemeriksaan dengan mendatangi rumah yang bersangkutan (para calon gubernur dan wakil gubernur)," kata Adelysnsyah.
Teppy mengatakan, rapat tersebut merupakan salah satu koordinasi awal antara KPK dan KPU Jawa Barat terkait rencana pemeriksaan harta kekayaan kandidat. Pada pertemuan tersebut tidak akan membahas tentang nilai harta kekayaan masing-masing calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat. (ang)
