Liputan6.com, Bandung : Calon Gubernur Jawa Barat, Rieke Diah Pitaloka mengaku siap membenahi sistem dan integritas pejabat di Pemerintahan Provinsi Jawa Barat jika terpilih nanti. Program ini akan menjadi program utama Rieke, karena menjadi modal memimpin pemerintahan.
"Itu modal dasar membenahi Jabar. Membenahi moral pejabat tanpa membenahi sistem juga akan pincang, jadi harus seimbang," ujar calon gubernur nomor urut 5 itu di sela-sela perjalanan kampanye ke Bandung, Sabtu (16/2/2013).
Menurut Rieke, gagasan itu lahir dari keprihatinan di Provinsi Jabar yang merupakan kota kedua terkorup di tanah air setelah ibu kota Jakarta. "Menurut hasil survei Fitra, Jabar itu provinsi terkorup kedua setelah DKI. Makanya itu yang harus diutamakan, meskipun korupsi tidak bisa diberantas 100 persen," ujarnya.
Menyadari kasus korupsi sebagai kejahatan luar biasa, maka itu Rieke berniat membasmi korupsi di Jabar dengan cara yang tidak biasa. Menurutnya, butuh terobosan atau inovasi khusus untuk memberantasnya.
Terobosan tersebut, lanjut Rieke, tidak ada tebang pilih dalam penegakan hukum, termasuk memberantas pungli. Upaya kongketnya pemberantasan di kalangan birokrasi dan aparat penegak hukum.
"Aparat melakukan pungli kami tak akan segan-segan evaluasi, kalau perlu mencopot dan diprsoses hukum terutama di KPK," tegasnya.
Langkah kedua, kata Rieke, menjauhkan korupsi dan mengajak kalangan swasta membangun pemerintahan yang bersih. Karena ada pihak swasta dalam korupsi itu, termasuk pencegahan punglinya. "Tapi swasta yang melakukan penyuapan kita akan evaluasi ijinya. Bila perlu saya cabut."
Ketiga yang terpenting, tegas Rieke, membuka ruang publik dalam rangka pemberantasan korupsi melalui berbagai elemen. Misalnya dimulai dari dunia pendidikan dan masyarakat. "Kalau mau kurikulum sekolah diubah agar pemahaman moralitas tak hanya pencitraan kesalehan. Karena saya yakin tak ada agama membiarkan korupsi," imbuh politisi PDI Perjuangan ini.
Terakhir, tambah Rieke, membutuhkan ketauladanan dari para pemimpin dalam mengatasi dan mencegah persoalan korupsi. Karena tanpa pemimpin yang bersih tidak mungkin akan ada pemerintahan yang bersih. (Mut)
