BEKASI, (PRLM).- Warga yang menerima uang kampanye dari Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Jawa Barat akan kehilangan haknya jika calon tersebut terpilih nanti. Sebab, dengan diterimanya uang demi memenangkan kepala daerah tersebut, maka rakyat telah dibeli haknya.
"Jadi, calon kepala daerah yang beli suara rakyat sudah nggak punya hutang sama rakyat, karena sudah beli putus. Rakyat sudah dibeli, jadi sudah nggak bisa nuntut," ujar Cawagub Jawa Barat Teten Masduki, saat berdialog dengan warga Cikarang, Kabupaten Bekasi, Kamis (14/2/2013).
Oleh karena itu, dalam setiap kampanye, Teten dan pasangannya, Calon Gubernur Jawa Barat Rieke Diah Pitaloka, terus mengingatkan warga jika pasangan yang diusung PDI Perjuangan itu tidak akan memberi uang saat kampanye ini. Hal itu sekaligus memberi pembelajaran perubahan sistem politik yang bersih dari korupsi kepada warga Jawa Barat.
Selama ini, Teten menjelaskan, politisi atau kepala daerah yang melakukan politik uang untuk membeli suara merasa sudah membeli putus hak warga. Dengan demikian, para penguasa korup itu tidak perlu merasa bertanggung jawab kepada pemilihnya dalam bentuk kebijakan yang menguntungkan pemilihnya. "Ketika berkuasa, mereka yang suka lakukan politik uang lebih berorientasi mencari keuntungan untuk kepentingan pribadi atau pihak yang memiliki kedekatan personal saja.
Warga tidak punya hak untuk menggugat, karena tadi, sudah dibeli calon yang akhirnya terpilih itu," kata pendiri Indonesia Corruption Watch (ICW) itu.
Alhasil, politik sebagai sarana untuk melahirkan kebijakan publik itu tidak akan mendasarkan kebijakan atas kebutuhan publik.
"Kebijakan yang muncul tidak akan mempertimbangkan publik. Jika pun ada, proposi kepentingan lebih dominan kepentingan penguasa, atau kelompok yang dekat dengan penguasa," ungkap Teten.
Oleh karena itu, Rieke-Teten tidak akan membagi-bagikan uang saat kampanye demi memenangkan Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2013 ini. Mereka berjanji akan terus memposisikan diri sebagai warga sipil hingga saat memimpin nanti, agar tidak lupa akan kepentingan rakyat. "Kami berdua bukan calon yang punya uang. Saya dan Rieke sama-sama masyarakat biasa. Kenapa masyarakat biasa nggak boleh memimpin?" ujarnya.
Di Kota Bekasi, pasangan Teten, Rieke Diah Pitaloka juga mengingatkan warga untuk menjauhi politik uang. Sebab, pasangan yang tenar dengan nama PaTen itu memposisikan diri dengan berkoalisi bersama rakyat. Dengan demikian, anggaran rakyat akan diupayakan penuh untuk mengakomodir kepentingan rakyat. "Kita berkoalisi dengan rakyat. Kita akan berjuang bersama dengan rakyat!" kata Rieke bersemangat, yang disambut riuh publik. (A-196/A-147)***
"Jadi, calon kepala daerah yang beli suara rakyat sudah nggak punya hutang sama rakyat, karena sudah beli putus. Rakyat sudah dibeli, jadi sudah nggak bisa nuntut," ujar Cawagub Jawa Barat Teten Masduki, saat berdialog dengan warga Cikarang, Kabupaten Bekasi, Kamis (14/2/2013).
Oleh karena itu, dalam setiap kampanye, Teten dan pasangannya, Calon Gubernur Jawa Barat Rieke Diah Pitaloka, terus mengingatkan warga jika pasangan yang diusung PDI Perjuangan itu tidak akan memberi uang saat kampanye ini. Hal itu sekaligus memberi pembelajaran perubahan sistem politik yang bersih dari korupsi kepada warga Jawa Barat.
Selama ini, Teten menjelaskan, politisi atau kepala daerah yang melakukan politik uang untuk membeli suara merasa sudah membeli putus hak warga. Dengan demikian, para penguasa korup itu tidak perlu merasa bertanggung jawab kepada pemilihnya dalam bentuk kebijakan yang menguntungkan pemilihnya. "Ketika berkuasa, mereka yang suka lakukan politik uang lebih berorientasi mencari keuntungan untuk kepentingan pribadi atau pihak yang memiliki kedekatan personal saja.
Warga tidak punya hak untuk menggugat, karena tadi, sudah dibeli calon yang akhirnya terpilih itu," kata pendiri Indonesia Corruption Watch (ICW) itu.
Alhasil, politik sebagai sarana untuk melahirkan kebijakan publik itu tidak akan mendasarkan kebijakan atas kebutuhan publik.
"Kebijakan yang muncul tidak akan mempertimbangkan publik. Jika pun ada, proposi kepentingan lebih dominan kepentingan penguasa, atau kelompok yang dekat dengan penguasa," ungkap Teten.
Oleh karena itu, Rieke-Teten tidak akan membagi-bagikan uang saat kampanye demi memenangkan Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2013 ini. Mereka berjanji akan terus memposisikan diri sebagai warga sipil hingga saat memimpin nanti, agar tidak lupa akan kepentingan rakyat. "Kami berdua bukan calon yang punya uang. Saya dan Rieke sama-sama masyarakat biasa. Kenapa masyarakat biasa nggak boleh memimpin?" ujarnya.
Di Kota Bekasi, pasangan Teten, Rieke Diah Pitaloka juga mengingatkan warga untuk menjauhi politik uang. Sebab, pasangan yang tenar dengan nama PaTen itu memposisikan diri dengan berkoalisi bersama rakyat. Dengan demikian, anggaran rakyat akan diupayakan penuh untuk mengakomodir kepentingan rakyat. "Kita berkoalisi dengan rakyat. Kita akan berjuang bersama dengan rakyat!" kata Rieke bersemangat, yang disambut riuh publik. (A-196/A-147)***
