DENPASAR–Kontraktor penggarap jalan tol Bali harus lebih memperhatikan aspek lingkungan sekitar.
Wakil Gubernur Bali Anak Agung Ngurah Puspayoga mengatakan lokasi pembangunan jalan tol menyeberangi lautan harus melewati hutan bakau atau mangrove.
“Maka kontraktor harus tetap memperhatikan kelestarian mangrove,” kata Wagub bali Puspayoga didampingi anggota DPR RI Nyoman Dhamantra di sela-sela peninjauan pembangunan tol Bali, Selasa (19/3/2013) petang.
Ia mengharapkan, jika pengerjaannya pembangunan jalan sudah rampung, agar hutan bakau dikembalikan ke kondisi semula,” harap Puspayoga yang juga calon gubernur Bali berpasangan dengan Dewa Nyoman Sukrawan yang diusung PDIP.
“Kondisi hutan bakau tidak hanya dikembalikan pada kondisi semula, namun bisa ditambah tanaman dalam kawasan hutan bakau, khususnya di sekitar jalan tol tersebut,” harap Puspayoga.
Puspayoga juga meminta kontraktor membenahi dan membersihkan tanah urug yang menumpuk selama pengerjaan konstruksi sehingga air laut dapat kembali mengalir.
Sementara anggota DPR RI Nyoman Dhamantra mengingatkan semua pihak dapat menjaga kelestarian lingkungan kawasan hutan bakau.
Demikian pula pembangunan konstruksi jalan secara maksimal mungkin menghindari rusaknya mangrove. “Kita minta sekiranya tidak ada benturan konstruksi segera tanam kembali pohon bakau,” ujar Dhamantra.
Terkait dalam klausul perjanjian pengerjaan proyek dengan kontraktor tidak mencantumkan kewajiban kontraktor menanam kembali hutan mangrove, ia mengatakan bahwa pelestarian mangrove harustetap dilakukan.
“Dalam perjanjian tidak ada. Ini inisiatif kami. Kami konsen kepada pelestarian mangrove,” tutur Nyoman Dhamantra.
Ia mengaku belum memiliki data berapa banyak pohon mangrove yang rusak.
“Belum ada data. Nanti dicek oleh kontraktor. Kami sudah minta itu,” ucapnya.
Dhamantra juga meminta agar kontraktor dan operator tol nantinya memperhatikan konten lokal, termasuk tenaga kerja lokal, semaksimal mungkin dari Bali,” harapnya.
Sementara itu, proses penyelesaian tol Bali diharapkan bisa menyesuaikan dengan jadwal KTT APEC.
“Kalau ada tenggang waktu yang dapat ditoleransi adalah lima persen waktu. Jadi, target pengerjaan ini sangat penting,” katanya.
