MERDEKA.COM. Pasangan Calon Gubernur (Cagub) Jawa Tengah dari PDIP Ganjar Pranowo-Heru Sudjatmoko telah merencanakan langkah efisiensi terhadap keuangan daerah di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng. Salah satunya, tidak akan melakukan pembelian mobil dinas baru jika nantinya dirinya terpilih menjadi gubernur.
"Mobil dinas gubernur yang sekarang masih sangat bagus. Maka, tidak ada alasan untuk membeli mobil baru. Bahkan kalau perlu, kami akan pakai mobil sendiri daripada membuang-buang uang yang seharusnya untuk rakyat," katanya di Acara Diskusi Cagub dan Cawagub Jateng di Gedung Muhammadiyah Jl. Singosari Nomor 33, Kota Semarang, Jateng Kamis (11/4).
Cagub termuda di antara dua calon lainnya itu juga mengatakan, paradigma pengelolaan keuangan dan pembangunan di Jateng harus diubah. "Dengan pola sekarang, Jateng hanya punya anggaran Rp 12 triliun, untuk pembangunan. Hal ini karena tidak ada sinergitas antara Pemprov dan 35 kabupaten kota di Jateng," terangnya.
Selain itu, Ganjar juga akan berupaya sungguh-sungguh merangkul seluruh bupati dan wali kota untuk menyatukan hati dan pandangan bahwa Jateng itu milik bersama. "Dengan demikian, maka anggaran pembangunan adalah total APBD Pemprov ditambah 35 daerah yang tersebar di Jateng. Saya sudah menghitung kalau ditotal itu sekitar Rp 50 miliar. Maka politik yang saya mainkan bukan sebagai pemegang kekuasaan, gaweane nyeneni (memarahi terus), nyrengkeli (mengganggu), tetapi sebagai seni," tegasnya.
Ganjar optimis, dengan rencana perubahan paradigma itu akan terjadi jika dimulai dengan pendekatan seorang saudara atau sahabat, bukan atasan bawahan. Makanya, dua bulan pertama sejak dilantik nanti, Ganjar dan Heru akan berkeliling Jateng, mengunjungi rumah dinas bupati wali kota.
"Dengan penyatuan pikiran atau isme (paham) maka akan diketahui titik-titik krusial yang harus segera ditambal. Anggaran pun akan tepat sasaran dan meminimalkan celah penyelewengan," ungkapnya.
Dalam tahun pertama akan mampu menyediakan dana Rp 3 triliun untuk inovasi dan percepatan pembangunan. Di antaranya, Rp 1 triliun untuk pembangunan desa.
"Dengan sinergi bersama, setidaknya setiap desa bisa dikucuri Rp 100 juta. Jateng mampu kok," tuturnya.
Ganjar juga menyoroti pengelolaan dana bantuan sosial yang sekarang ini kurang tepat sasaran. Ratusan miliar dana bansos selama ini banyak dilarikan oleh lembaga-lembaga yang tidak jelas atau dipotong oknum-oknum untuk kepentingan pribadi.
"Harusnya untuk percepatan pembangunan masyarakat, malah masuk kelompok hobi," ujarnya.
