ChanelBali, Denpasar- Posisi gubernur dan bupati sebagai pejabat publik mesti bisa berkoordinasi dengan baik dalam menjalankan tugas dan fungsinya bukan sebaliknya justru menciptakan persaingan yang tidak perlu di antara mereka.
Saat mesimakrama dengan ratusan warga Desa Meliling Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan, Selasa 9 April 2013 malam, calon gubernur Anak Agung Ngurah Puspayoga, mengingatkan bahwa pemerintah kabupaten dan provinsi untuk tetap bisa berkoordinasi dengan baik.
Pasalnya, keberhasilan program pembangunan yang dijalankan provinsi harus sejalan dan didukung oleh kabupaten kota. Sebaliknya, program-program di kabupaten harus dikoordinasi dengan baik oleh gubernur.
Program populis seperti Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM), Sistem Pertanian Terintegrasi (Simantri) hingga bedah rumah, yang digulirkan provinsi, keberhasilannya tak lepas dari partisipasi dukungan kabupaten.
Dukungan itu, kata Puspayoga diberikan kabupaten dengan menyiapkan dana untuk membiayai pelayanan pasien dalam program JKBM.
"Jadi, uang untuk program JKBM itu sebenarnya berasal dari uang rakyat sendiri di kabupaten yang diserahkan ke provinsi," katanya dalam acara yang dihadiri Ketua DPC PDIP Tabanan Ketut Suryadi dan Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti.
Dia juga menyoroti pentingnya, koordinasi antar kabupaten dan provinsi untuk program bedah rumah misalnya, jangan sampai melahirkan persaingan.
Juga, agar program itu bisa tepat sasaran kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Demikian juga, kualitas rumahnya harus bagus tidak boleh asal-asalan.
Satu hal yang sempat disoroti Puspayoga adalah, adanya kecenderungan antara provinsi dan kabupaten saling bersaing membuat program.
Ketika bergulir, program simantri di Tabanan membuat program sejenis yang dipopulerkan dengan Tabanan gerbang pangan dan program lainnya.
Padahal, jika ada koordinasi antara provinsi tinggal membantu program kabupaten yang baik-baik.
Jadi, tidak perlu ada persaingan dengan kabupaten. "Itu tidak boleh, gubernur bukan saingan bupati," tegasnya.
Dia melanjutkan, jika fungsi-fungsi koordinasi berjalan maka program program bupati yang bagus-bagus dibantu, disinergikan.
"Itu tugas gubernur ke depan," tandas mantan Wali Kota Denpasar dua periode ini.
Untuk membangun masyarakat Bali ke depan semua pemerintahan tidak boleh berjalan sendiri-sendiri melainkan harus disinergikan. Jika jalan sendiri kata dia, hasilnya tidak akan bagus.
"Sesuai visi PDIP sudah jelas, membangun Bali dengan pembangunan berbassikan kabupaten kota," tutupnya.