GILIMANUK–Wakil Gubernur Bali Anak Agung Ngurah Puspayoga mengharapkan Pemerintah Kabupaten Jembrana memperbaiki infrastruktur jalan menuju Pelabuhan Gilimanuk yang mengalami kerusakan cukup parah.
“Akses ke luar masuk Bali itu sangat penting, sehingga jalan yang rusak itu perlu segera mendapat penanganan yang baik,” katanya didampingi Bupati Jembrana Putu Artha ketika meninjau jalan tersebut, Senin.
Puspayoga yang juga calon gubernur Bali berpasangan dengan Dewa Nyoman Sukrawan (PAS) yang diusung PDIP itu sempat meninjau akses jalan utama di pintu ke luar pelabuhan penyeberangan terbesar di Pulau Dewata itu.
Dengan berjalan kaki, Puspayoga mengamati kondisi jalan yang berlubang dan digenangi air akibat kerusakan yang parah.
Kerusakan terjadi persis di sepanjang pintu keluar atau tempat pemeriksaan identitas penumpang yang akan masuk ke Bali.
Melihat hal itu, Puspayoga meminta Pemkab Jembrana segera berinisiatif membenahi infrastruktur vital tersebut.
“Kerusakan itu hendaknya segera diperbaiki, ini sangat membahayakan keselamatan pengendara sepeda motor maupun kendaraan umum,” katanya yang juga didampingi wakil Bupati Jembrana Made Kembang Hartawan.
Kerusakan jalan terlebih di pintu gerbang menuju Bali itu diharapkan segera mendapat penanganan, karena bisa merusak citra Bali sebagai daerah tujuan wisata.
Kepada Puspayoga, wakil bupati Kembang mengungkapkan, jika persoalan yang dihadapi saat ini karena belum jelasnya status jalan tersebut.
Memang ada rencana untuk segera diperbaiki namun terkendala administrasi mengingat belum jelasnya status jalan tersebut apakah kabupaten Jembrana atau provinsi Bali.
Kerusakan jalan itu sebenarnya sudah sejak dua tahun silam hingga kini belum ada tanda-tanda perbaikan.
Puspayoga menyarankan Pemkab Jembrana dan stakeholder lainnya segera duduk bersama membicarakan masalah tersebut dan mengambil langkah solusi yang cepat.
Jangan sampai, kerusakan jalan dibiarkan berlangsung lama karena akan membahayakan keselamatan pengguna jalan raya. Infrastruktur jalan sangat penting bagi pembangunan wilayah dan menopang aktivitas warga.
Ia mengharapkan, pemkab jangan bersikap terlalu lama menunggu, namun harus punya keberanian politik untuk memperbaiki.
“Segera koordinasi dengan pihak terkait, sampaikan masalah itu ke provinsi, jangan dibiarkan berlarut-larut. Jangan hanya menunggu, tetapi proaktif segera mengambil langkah-langkah dan solusi yang cepat,” katanya.
