VIVAnews - Pendukung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bali, Anak Agung Ngurah Puspayoga-Dewa Nyoman Sukrawan (PAS), yang diusung PDI Perjuangan Bali diminta tidak terkecoh oleh kartu suara dari pasangan kandidat lain yang juga menggunakan latar belakang merah.
Pernyataan itu disampaikan salah-satu Ketua DPD PDIP, Bali Wayan Sutena, di Bali, Jumat 5 April 2013. "Tolong diingat bahwa PDIP hanya mengusung satu calon, yaitu PAS," katanya.
Ia mengaku kerap mendapat pertanyaan karena pada Pilgub 2008 lalu, pesaing PAS, Made Mangku Pastika, adalah pasangan yang diusung PDIP. "Sekarang kami juga mulai melihat baliho yang berwarna merah," ujar Sutena.
Pihaknya tentu tidak memiliki hak untuk melarang penggunaan warna merah itu dan hanya bisa meminta pendukung PAS untuk mewaspadainya.
Made Mangku Pastika yang kini diusung koalisi Golkar-Demokrat dan tujuh partai lainnya kini memang memilih foto berlatar belakang merah.
Sementara Pastika dan Sudikerta mengenakan baju putih. Kartu itu sudah disampaikan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan diumumkan ke publik saat pengambilan nomor urut.
Sementara itu, Ketua Tim Pemenangan Paket Made Mangku Pastika-Ketut Sudikerta (Pasti-Kerta), Made Mudarta, memiliki penjelasan tersendiri terkait hal itu. Menurutnya, warna merah pada latar belakang surat suara Pasti-Kerta hanya untuk menunjukkan semangat nasionalisme.
"Simbolisasi seorang pemimpin. Nasionalisme seorang pemimpin harus tinggi. Jadi itu sebenarnya warna bendera kita, merah putih," kata Mudarta di Denpasar.
Ia menampik warna merah itu untuk mengelabui kader tulen PDIP. Menurutnya, Pastika saat ini diusung berpasangan dengan Ketut Sudikerta yang tak lain adalah Ketua DPD Partai Golkar Bali.
"Sekarang beliau (Made Mangku Pastika) kader yang diusung Partai Demokrat untuk menjadi gubernur rakyat," kata Mudarta.
Mudarta mengaku belum ada keinginan dari timnya untuk mengganti latar belakang warna surat suara paket Pasti-Kerta menjadi biru atau kuning yang identik dengan warna Partai Demokrat dan Golkar.
"Memang dari perspektif itu kami beda. Saat ini yang dipilih Gubernur Bali, bukan gubernur partai. Parpol itu hanya kendaraan politik. Kalau memilih gubernur partai itu di Musyawarah Daerah," katanya, berkelakar.
